Tuesday, April 22, 2008

BRTI Akan Peringatkan Telkom Jakarta

BRTI Akan Peringatkan TelkomJakarta (ANTARA News) - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan memberi peringatan kedua kalinya apabila sampai 30 Oktober 2007 PT Telkom belum membuka kode akses telepon interlokal atau SLJJ "017" paling sedikit di lima kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Denpasar, Batam dan Medan."Kita akan memberi peringatan yang kedua bila sampai 30 Oktober tidak dibuka juga," kata anggota BRTI, Heru Sutadi di Jakarta, Selasa.Heru mengatakan dirinya belum melihat dan menerima surat balasan dari PT Telkom mengenai surat peringatan pertama dari BRTI soal pembukaan kode akses SLJJ tersebut."Saya belum melihat surat itu," kata Heru.Sebelumnya, PT Telkom Tbk telah menyampaikan surat masukan kedua kepada BRTI mengenai pembukaan kode akses SLJJ, dimana surat tersebut berisi masukan baru bagi BRTI.Juru Bicara PT Telkom, Eddy Kurnia mengatakan surat tersebut sudah dikirimkan beberapa hari yang lalu akan tetapi ia menolak untuk menjelaskan isi surat tersebut."Surat itu ditujukan kepada BRTI, jadi kami tidak bisa menyampaikan isinya," kata Eddy.Lebih lanjut Heru Sutadi mengatakan PT Telkom mendapatkan satu paket kompensasi pengganti pembukaan kode akses SLJJ di lima kota tersebut yaitu uang sebesar Rp478 Miliar, akses 15 Megahertz di frekuensi 1800 Megahertz dan tiga kode akses SLI.Sebelumnya BRTI telah mengirimkan surat peringatan kepada PT Telkom agar membuka kode akses telpon sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) di lima kota di Indonesia."BRTI sudah keluarkan surat peringatan kepada PT Telkom dan memberikan kesempatan kepada PT Telkom untuk membuka kode akses di lima kota hingga tanggal 30 Oktober 2007," kata Anggota BRTI Heru Sutadi, Selasa (2/10)Heru mengatakan, surat tersebut ditandatangani oleh Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar selaku Ketua BRTI.Menurut Heru, BRTI akan memberi sanksi kepada PT Telkom bila sampai tenggat waktu yang ditentukan tidak juga membuka kode akses di lima kota itu."Kita akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku," ujarnya.BRTI memperingatkan PT Telkom Tbk untuk segera menerapkan kode akses telepon interlokal atau SLJJ "017" paling sedikit di lima kota besar yaitu Jakarta, Surabya, Denpasar, Batam dan Medan.(*)
COPYRIGHT © 2007 Ketentuan Penggunaan Versi Cetak Beritahu Teman Beri Komentar
var addthis_pub = 'antons';

Dampak dan Tantangan Pemberlakuan Kode Akses SLJJ

Sebagai konsekuensi duopoli layanan telepon tetap (pontap), pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika mengumumkan pemberlakukan kode akses sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) "011" untuk PT Indosat di lima wilayah dengan kode area 021, 031, 0361, 0778 dan 061. Penerapan kode akses SLJJ "017" untuk PT Telkom dan kode akses "011" untuk Indosat akan dilanjutkan dengan kode area lainnya dan harus tuntas untuk seluruh kode area maksimal lima tahun sejak 1 April 2005.
Pemberlakukan kode akses SLJJ yang menindaklanjuti Pengumuman Menteri Perhubungan No. PM. 2/2004 tanggal 30 Maret 2004 tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi, dapat dikatakan merupakan "happy-happy solution" baik bagi Telkom, Indosat, regulator dan masyarakat. Sebab seperti diketahui, rencana penerapan kode akses begitu banyak ganjalan. Terutama dari Telkom, yang dengan berbagai alasan berkeinginan menundanya, bahkan sekiranya bisa, menolak penggunaan kode akses SLJJ.
Beberapa alasan yang mengemuka di antaranya adalah regulasi perubahan nomor kode akses untuk Telkom dinilai berpotensi mengganggu proyeksi laba BUMN Telekomunikasi itu. Kemudian, disebut-sebut dibutuhkan angka Rp3 triliun untuk pengubahan kode akses tersebut dan paling cepat dapat terwujud dalam waktu lima tahun. Tambah lagi, saat ini dianggap belum tercipta equal level playing field, sehingga belum saatnya Indosat diberikan juga akses ke SLJJ.
Sementara itu, regulator tetap menginginkan implementasi kode akses SLJJ sudah harus dilaksanakan pada 1 April 2005 atau setahun setelah restrukturisasi sektor telekomunikasi dalam bentuk pemberian lisensi modern. Hal yang juga diinginkankan oleh Indosat mengingat Telkom sendiri telah mendapatkan dan mengimplementasikan kode akses SLI sebagai kelanjutan kebijakan duopoli untuk layanan telepon tetap sehingga kompetisi layanan SLI cukup ketat.
Dan bagi masyarakat, yang menjadi concern utama adalah teledensitas telepon tetap di Tanah Air. Karena kode akses merupakan aksesoris duopoli, sebagai transisi menuju kompetisi, maka harus segera diimplementasikan. Penundaan penerapan kode akses itu sama artinya bahwa monopoli masih terjadi. Selain gagal dalam meningkatkan teledensitas, hal itu jelas perbuatan melawan UU. No. 36/1999 yang menegaskan bahwa industri telekomunikasi Indonesia dikembangkan berdasarkan iklim kompetisi.
Gembirakan semua pihak Keputusan pemerintah menggembirakan semua pihak karena mengadopsi semua keinginan mereka yang bertarung dalam persoalan kode akses ini. Bagi Indosat, kebijakan penerapan kode akses memang sudah ditunggu-tunggu. Selain agar nampak adanya fairness dengan pemberian kode akses SLI kepada Telkom menyusul pembukaan duopoli, hal itu juga agar lisensi SLJJ yang telah mereka pegang juga tidak sia-sia karena terganjal kode akses.
Begitu juga bagi regulator dan masyarakat. Dengan dibukanya kode akses, maka salah satu usaha penghambat menuju kompetisi penuh dapat diatasi. Keputusan pemerintah tersebut tentunya tidak lepas dari ketegasan regulator kepada operator tentang kewajiban-kewajiban mereka menyikapi iklim duopoli yang dikembangkan pemerintah. Dan bagi masyarakat, dengan adanya pilihan meski baru antara Telkom dan Indosat, maka setidaknya ada alternatif bagi konsumen memilih penyelenggara SLJJ.
Meskipun kode akses mulai diberlakukan, penggunaan prefiks "0" sebagai default bagi pelanggan Telkom tetap dimungkinkan. Ini tentu merupakan keputusan menggembirakan. Dengan begitu, kegagalan panggil (reject call) dapat dihindari, selain juga memacu operator untuk membangun customer based-nya sendiri.
Apalagi sosialisasi atas rencana perubahan kode akses SLJJ masih sangat minim dan salah kaprah seperti perlunya penggantian handset telepon di sisi pelanggan, yang akhirnya menimbulkan resistensi dan kebingungan di masyarakat.
Keinginan Telkom untuk menunda, setidaknya membuka semua kode area secara bertahap, juga diadopsi dalam keputusan Menkominfo dengan memberikan waktu penuntasan kode akses hingga lima tahun mendatang, 1 April 2010. Pemerintah terlihat tidak menutup mata atas kondisi objektif dimana belum semua sentral-sentral switching Telkom siap mengikuti perubahan.
Namun begitu, Pengumuman Pemerintah mengenai pemberlakuan kode akses SLJJ baru langkah awal. Kebijakan tersebut harus segera dituangkan dalam Peraturan Menteri dan perlu segera dibentuk tim koordinasi yang melibatkan Telkom, Indosat, regulator dan para pakar untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dari penetapan pembukaan kode akses SLJJ.
Tantangan pemberlakuan kode akses bukan berarti tak ada. Beberapa hari sebelum pengumumam perubahan kode akses, Serikat Karyawan (Sekar) PT Telkom mengajukan hak uji materil (judicial review) ke Mahkamah agung terhadap tiga Keputusan Menteri yang dijadikan dasar perubahan kode akses SLJJ. Ketiga Kepmen yang dianggap bermasalah dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung itu adalah Kepmen No. 28/2004, No. 29/2004 dan No. 30/2004.
Judicial review diajukan Sekar karena dugaan mereka bahwa ketiga Kepmen yang menjadi rujukan implementasi perubahan kode akses SLJJ tersebut dibuat tanpa mengindahkan prinsip-prinsip good governance yaitu transpa-ransi, akuntabilitas, independensi dan profesionalisme sekaligus bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Dengan upaya hukum tersebut, Sekar mendesak pemerintah agar implementasi perubahan kode akses SLJJ dari "0" menjadi 01x yang dijadwalkan pada 1 April 2005 dihentikan.
Walaupun akhirnya pemerintah mengumumkan kode akses baru, yang jelas berkas judicial review ketiga kepmen yang dianggap bermasalah tersebut secara resmi diterima oleh pihak Mahkamah Agung. Sehingga, proses hukum ini tetap perlu diawasi agar tidak muncul keputusan yang justru merugikan masyarakat, yaitu tidak adanya kebebasan bagi konsumen untuk memilih operator penyelenggara SLJJ yang sesuai dengan keinginannya serta penetrasi fixed line yang tetap akan berjalan di tempat.
Yang bukan tidak mungkin juga terjadi adalah pemblokiran kode akses SLJJ kompetitor. Seperti dalam layanan SLI, dimana kode akses "001" dan "008" milik Indosat banyak diblokir di mana-mana, terutama di wartel yang kini berganti makna menjadi Warung Telkom.
Sehingga, implementasi kode akses tetap perlu diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun BRTI. Dan tentunya, perlu dijatuhkan sanksi bagi yang melanggar aturan main yang telah ditetapkan pemerintah dan disepakati bersama tersebut.
Heru Sutadi

Mencari Solusi Sulitnya Membangun Tower

"Warga Tolak Pembangunan Tower Telkomsel di GPI" (Pikiran Rakyat, 16/6/2005), "Tolak Tower, Warga Mengaku Diintimidasi" (Suara Merdeka, 29/3/2005), begitu kira-kira judul berita-berita di media massa belakangan yang mewakili sikap masyarakat sehubungan dengan maraknya pembangunan menara telekomunikasi sebagai sarana penunjang base transceiver station (BTS).
Dengan makin banyaknya operator serta makin diperluasnya jaringan, penolakan tidak hanya terjadi di Cimahi maupun Gajah Mungkur saja, seperti dituliskan dalam pemberitaan tersebut. Hampir semua operator pernah mengalami kasus serupa, dan di berbagai daerah. Ada yang bisa diselesaikan, namun ada juga yang harus membatalkan pendirian tower dan pindah ke lokasi lain atau menumpang pada menara telekomunikasi milik operator lain yang sudah ada di sekitar lokasi.
Kondisi tersebut, jika "mewabah" akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan jaringan telekomunikasi, khususnya yang menggunakan menara telekomunikasi, di Indonesia. Solusi utamanya adalah jelas memberikan pengertian yang benar kepada lingkungan masyarakat dimana tower akan dibangun, termasuk mengenai radiasi serta kekuatan pondasi dan struktur tower.
Tanpa sosialisasi yang benar kepada masyarakat setempat, maka mitos yang tetap hadir adalah hadirnya tower di lingkungan mereka cukup berbahaya bagi kesehatan karena mengandung radiasi dan sewaktu-waktu bisa roboh. Padahal, hingga saat ini belum ada bukti secara ilmiah yang menyimpulkan bahwa ada gangguan kesehatan yang disebabkan keberadaan tower. Sedangkan mengenai kekuatan tower, karena yang dipertaruhkan operator di BTS bukanlah investasi yang sedikit, maka pondasi dan kekuatan struktur tower telah melalui perhitungan engineering yang matang tentunya.
BTS TerpaduSelain persoalan penolakan warga, hal lain yang menjadi kendala dalam pembangunan menara telekomunikasi adalah masalah penataan kota. Bayangkan saja, dengan sekitar delapan operator telekomunikasi yang sekarang ini giat membangun jaringan, maka yang terjadi adalah hadirnya tower bak cendawan di musim hujan. Bukan hanya di kota besar seperti Jakarta, namun juga hingga ke daerah-daerah. Seperti keberadaan tower di kawasan Gombel, Semarang, yang dinilai telah menjadikan wilayah itu sebagai "hutan tower".
Mengingat ke depannya untuk membangun menara telekomunikasi sebagai penunjang BTS, selain karena mitos berbahayanya keberadaan tower yang masih hadir dipikiran masyarakat juga karena dengan banyaknya operator akan benar-benar menjadikan kota dan desa-desa sebagai "hutan tower", langkah yang ditempuh Batam perlu menjadi bahan pertimbangan. Konsep penataan BTS oleh Otorita Batam itu disebut BTS Terpadu. Artinya, satu BTS dapat dimanfaatkan oleh beberapa operator.
Walaupun saat ini "baru" terbangun 200 BTS milik operator seluler dan operator fixed wireless, namun keberadaan BTS itu berdampak terhadap tatanan kota. Dengan hadirnya BTS Terpadu, maka hal itu mengurangi tingginya permintaan lahan untuk pembangunan menara, serta demi menjaga keindahan dan estetika kota.
Langkah Batam, nampaknya akan diikuti oleh Bali, terutama Kabupaten Badung yang berniat untuk juga mengadopsi konsep BTS Terpadu. Saat ini di Badung terdapat 89 BTS. Dengan konsep BTS Terpadu, hal itu bisa ditekan hingga 45 lokasi saja. Saat ini, Pemkab Badung tengah melakukan studi penataan jaringan telekomunikasi di sana bersama Universitas Udayana, Bali. Hasil studi nantinya akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
Jika semua daerah menerapkan aturan serupa, menggunakan BTS Terpadu, maka selain tercipta penataan kota yang baik, biaya yang perlu dikeluarkan operator juga akan berkurang secara signifikan. Sebab untuk membangun satu lokasi tower, di luar perangkat BTS-nya itu sendiri, sedikitnya diperlukan dana Rp. 1 miliar sejak dari proses site acqusition hingga pendirian tower dan membangun shelter.
MVNOKonsep BTS Terpadu atau sharing infrastruktur dapat pula disebut mobile virtual network operator (MVNO), saat ini memang juga menjadi usulan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Bahkan bukan hanya itu, konsep MVNO saat ini ditengarai menuai sukses di banyak negara. Apalagi, MVNO kemudian berkembang dan memudahkan pihak-pihak yang tidak mempunyai infrastruktur, bahkan lisensi, dapat menjadi operator layanan telekomunikasi. Sehingga, disebut-sebut bahwa MVNO adalah operator telekomunikasi masa depan.
MVNO merupakan paradigma baru dalam berbisnis telekmunikasi. Hal itu karena MVNO menawarkan pendapatan dan keuntungan yang kompetitif dalam waktu pendek. Apalagi dengan meningkatnya kompetisi global di sektor telekomunikasi. Hal itu memungkinkan mudah masuknya pendatang baru (new entrant) dalam bisnis telekomunikasi untuk berkompetisi dengan operator lama (incumbent). Kemudahan itu terjadi karena bermitra dengan MVNO, maka biaya investasi jaringan yang cukup besar di awal-awal penetrasi pasar bisa ditekan.
Hanya saja, kesuksesan MVNO di banyak negara, seperti Inggris dan Swedia, tidak serta merta dapat meraih kesuksesan serupa di sini mengingat kondisi Indonesia yang agak berbeda. Terutama sekali mengenai adanya lisensi modern, dimana operator yang mendapat lisensi bisnis telekomunikasi, baik telepon tetap maupun bergerak, mendapat kewajiban untuk membangun jaringan dengan target tertentu tiap tahunnya. Ini artinya, operator harus membangun jaringan dan tidak bisa memanfaatkan MVNO. Entah jika kemudian pemerintah dan regulator mengubah aturan tersebut.
Jika yang menjadi concern adalah juga masalah teledensitas, maka lagi-lagi tetap dikhawatirkan MVNO tidak dapat membantu mengatasi persoalan teledensitas telepon tanah air kita yang rendah dan tidak merata. Ini disebabkan karena MVNO akan menjadi "backbone" (tulang punggung) pengembangan jaringan sehingga dapat dikatakan berinvestasi lebih banyak, maka yang dipilihnya adalah daerah-daerah yang "gemuk" saja.
Sehingga yang terjadi, konsep BTS Terpadu atau sharing infrastruktur tersebut hanyalah dijadikan sebagai proyek baru saja, yang di sisi lain dapat merugikan operator yang telah membangun jaringan namun kemudian harus dibongkar untuk ikut dalam MVNO. Hal itu perlu juga menjadi perhatian agar antara operator, masyarakat dan pemerintah daerah yang tercapai adalah win-wn solution, dan bukan sebaliknya, saling merugikan satu sama lain.
Heru Sutadi

Kebijakan Telco

Nama Keterangan File

KM 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

KM 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

KM 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik

KM 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional

KM 29 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

KM 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

KM 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

KM 46 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi

KM 67 Tahun 2003 Tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan Dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

Komitmen Pembangunan Operator Telekomunikasi Indonesia
Komitmen pembangunan operator telekomunikasi Indonesia i.e PT TELKOM, PT INDOSAT dan PT BAKRIE TELECOM tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 yang telah dicantumkan dalam Modern Licensing.

International Telecommunication Union (ITU)

About ITU
ITU is the leading United Nations agency for information and communication technologies. As the global focal point for governments and the private sector, ITU's role in helping the world communicate spans 3 core sectors: radiocommunication, standardization and development. ITU also organizes TELECOM events and was the lead organizing agency of the World Summit on the Information Society.
ITU is based in Geneva, Switzerland, and its membership includes 191 Member States and more than 700 Sector Members and Associates.

Telecommunication Standardization Sector (ITU-T)

ITU-T Recommendations (standards), form the foundations of the information and communications technologies of today. Anytime you make a simple telephone call, send an SMS, or receive streaming video to your mobile phone or computer an ITU-T Recommendation will have played a fundamental role. Developed in study groups (SGs) made up of experts from the private and public sectors, ITU-T Recommendations help drive the global information society allowing social and economic development worldwide.

"Join ITU-T and participate in shaping the future of global telecommunications."
Malcolm Johnson, DirectorBiography Speeches

The ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) plays a vital role in the global management of the radio-frequency spectrum and satellite orbits - limited natural resources which are increasingly in demand from a large and growing number of services such as fi xed, mobile, broadcasting, amateur, space research, emergency telecommunications, meteorology, global positioning systems, environmental monitoring and communication services - that ensure safety of life on land, at sea and in the skies.
Our mission is to ensure the rational, equitable, efficient and economical use of the radio-frequency spectrum by all radiocommunication services, including those using satellite orbits, and to carry out studies and approve Recommendations on radiocommunication matters.
In implementing this mission, ITU-R aims at creating the conditions for harmonized development and effi cient operation of existing and new radiocommunication systems,taking due account of all parties concerned.
Our primary objective is to ensure interferencefree operations of radiocommunication systems. This is ensured through implementation of the Radio Regulations and Regional Agreements, and the effi cient and timely update of these instruments through the processes of the World and Regional Radiocommununication Conferences. Furthermore, radio standardization establishes ´Recommendations´ intended to assure the necessary performance and quality in operating radiocommunication systems. It also seeks ways and means to conserve spectrum and ensure fl exibility for future expansion and new technological developments.
ITU-R manages the detailed coordination and recording procedures for space systems and earth stations. Its main role is to process and publish data and to carry out the examination of frequency assignment notices submitted by administrations for inclusion in the formal coordination procedures or recording in the Master International Frequency Register.
ITU-R also develops and manages space-related assignment or allotment plans and provides mechanisms for the development of new satellite services by locating suitable orbital slots.
ITU-R accommodates the launch of new satellites as quickly and efficiently as possible. It facilitates any new developments and the continuation of satellite services in a safe way. It also squeezes more into the frequency bandwidth, which is a limited, fi nite resource. Our main concerns centre on bringing high speed satellite networks into service as well as the regulatory steps required for registering satellite network frequency assignments.
Everywhere, at every moment, people need to communicate and to understand each other. Encouraging communication between nations through the harmonious development of the tools made available to them is our ultimate goal.
Mr. Valery Timofeev, Director, ITU Radiocommunication Bureau (BR)

Depkominfo

Tugas & Fungsi Departemen Komunikasi dan Informatika
Tugas :
Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Fungsi :
Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan diseminasi informasi;
Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
Penyampaian hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Visi dan Misi Departemen Komunikasi dan Informatika
VISI
Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
MISI
Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.
Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.
Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi.
Mengembangkan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika.
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat.
Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan bangsa.
Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan kemandirian dan daya saing bidang komunikasi dan informatika.
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme.
Meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam berbagai fora internasional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa dan negara.
Meningkatkan kualitas pengawasan menuju terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance).

STRUKTUR ORGANISASI

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Staf Ahli
Staf Ahli Bidang Media Massa
Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Kesenjangan Digital
Staf Ahli Bidang Hukum
Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan
SEKRETARIAT JENDERAL
Biro Perencanaan
Biro Kepegawaian dan Organisasi
Biro Keuangan
Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Biro Umum dan Humas
Pusat Data
Pusat Pelayanan Informasi
Pusat Sarana Teknik Telematika
Pusat Diklat Pegawai
INSPEKTORAT JENDERAL
Sekretariat Itjen
Inspektorat I
Inspektorat II
Inspektorat III
Inspektorat IVDIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
Sekretariat Ditjen
Direktorat Pos
Direktorat Telekomunikasi
Direktorat Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit
Direktorat Standarisasi Pos dan Telekomunikasi
Direktorat Kelembagaan Internasional Pos dan TelekomunikasiDIREKTORAT JENDERAL APLIKASI TELEMATIKA
Sekretariat Ditjen
Direktorat E-Goverment
Direktorat E-Business
Direktorat Sistem Informasi, Perangkat Lunak dan Konten
Direktorat Pemberdayaan Telematika
Direktorat Standarisasi dan Audit Aplikasi TelematikaDIREKTORAT JENDERAL SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI
Sekretariat Ditjen
Direktorat Penyiaran
Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial
Direktorat Kelembagaan Komunikasi Pemerintah
Direktorat Kelembagaan Komunikasi Pemda
Direktorat Kemitraan MediaBADAN LITBANG SUMBER DAYA MANUSIA
Sekretariat Badan Litbang SDM
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi, dan Diseminasi Informasi
Pusat Pengembangan Literasi Komunikasi dan Informatika
Pusat Pengembangan Profesi Komunikasi dan InformatikaBADAN INFORMASI PUBLIK
Sekretariat Badan Informasi Publik
Pusat Informasi Politik, Hukum dan Keamanan
Pusat Informasi Perekonomian
Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat
Pusat Pengelolaan Pendapat Umum

Masyarakat Telekomunikasi (Mastel)

SEKILAS MASTEL

MASTEL adalah lembaga nirlaba yang juga berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan para pelaku serta para peminat di bidang telematika. Didirikan sebagai Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL) pada tanggal 1 Desember 1993, MASTEL merupakan wadah berkumpulnya seluruh potensi yang terdapat di masyarakat, khususnya yang terkait dengan telekomunikasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang selalu berubah, serta untuk memformulasikan gagasan- gagasan serta melakukan kegiatan lain dalam rangka mempromosikan dan mengembangkan telekomunikasi Indonesia yang handal dan merata. Menyikapi perkembangan teknologi dan timbulnya jasa-jasa baru akibat konvergensi antara telekomunikasi, teknologi informasi dan multimedia (didalamnya termasuk penyiaran), maka MASTEL pada Musyawarah Nasional MASTEL yang ke-3 (tanggal 20 Pebruari 2000) memutuskan untuk memperluas cakupannya dari telekomunikasi menjadi telekomunikasi, teknologi informasi dan multimedia. Dengan demikian MASTEL berubah menjadi Masyarakat Telematika Indonesia, dengan akronim yang tetap sama, yaitu MASTEL. MASTEL saat ini didukung oleh lebih kurang 12 asosiasi bidang telematika. MASTEL selanjutnya memiliki lebih kurang 63 anggota perusahaan, lebih kurang 215 anggota perseorangan, 27 anggota nirlaba dan 14 orang anggota khusus MASTEL. Pengurus periode 2006-2009 terpilih pada Musyawarah Nasional V, tanggal 15 Maret 2006 yang lalu. Misi dan tujuan MASTEL telah dirumuskan pula secara padat dan sederhana oleh Musyawarah Nasional V MASTEL tersebut. Organisasi MASTEL dikelola oleh Dewan Pengurus Harian, Dewan Profesi dan Asosiasi dan Sekertariat MASTEL yang dipimpin oleh Sekertaris Jenderal MASTEL membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku telematika (Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Penyiaran), baik asosiasi, perusahaan, lembaga maupun secara individu yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam bidang telematika untuk menjadi anggota MASTEL. Keanggotaan MASTEL senantiasa tumbuh, dengan makin menariknya aktifitas-aktifitas yang digelar MASTEL.

Batas Akhir Penyampaian Tarif 13 April

Siaran Pers No. 38/DJPT.1/KOMINFO/4//2008
14 April 2008: Batas Waktu Terakhir Penyampaian Daftar Tarif Ritel Layanan Telekomunikasi Seluler dan FWA (Fixed Wireless Access)

Besok pagi tanggal 14 April 2008 merupakan batas waktu terakhir bagi para penyelenggara telekomunikasi untuk menyampaikan price-list -nya sesuai dengan salah satu kesepakatan hasil rapat tanggal 27 Maret 2008 di Ditjen Postel yang dipimpin oleh Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar. Dalam rapat yang dihadiri oleh beberapa pejabat Ditjen Postel, BRTI dan beberapa pejabat perwakilan penyelenggara telekomunikasi tersebut, para penyelenggara telekomunikasi diminta untuk segera menyampaikan laporan implementasi dalam bentuk daftar tarifnya baik yang on-net maupun off-net secara lengkap paling lambat 14 hari sejak tanggal 1 April 2008. Ditjen Postel dan BRTI sejauh ini cukup yakin, bahwa masa tenggang waktu tersebut diharapkan dapat dipatuhi dengan baik. Sampai dengan saat ini sudah ada 3 penyelenggara telekomunikasi (PT Telkomsel, PT Telkom dan PT Indosat) yang mengumumkan daftar tari ritelnya kepada masyarakat umum dan sehubungan dengan itu Ditjen Postel dan BRTI menyampaikan sikap apresiasnya atas kesempatan awal yang digunakannya meskipun daftar tarif yang dipublikasikan tersebut masih perlu juga dievaluasi agar tidak menimbulkan kesan sekedar hanya memenuhi aspek formalitas dan kepatuhan namun belum diketahui tingkat konsistensinya apakah cukup in-line dengan besaran tarif interkoneksi yang ternyata cenderung sebagian besar mengalami penurunan atau tidak. Pemberitahuan melalui Siaran Pers ini perlu dilakukan, karena selain untuk kembali mengingatkan kepara para penyelenggara telekomunikasi tentang dead-line waktu yang sudah disepakati bersama, juga untuk memberi kepastian kepada masyarakat umum, bahwa belum terpublikasikannya tarif ritel oleh semua penyelenggara telekomunikasi ini adalah karena memang ada tenggang waktu yang diberikan. Ditjen Postel dan BRTI berharap agar kesempatan dan kepercayaan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena tidak boleh ada alasan bahwa beberapa penyelenggara telekomunikasi lain belum bisa mempublikasikan daftar tarif ritel ini dengan dalih karena belum ada peraturan khuusus yang mengatur hal tersebut mengingat terbukti sudah ada 3 penyelenggara telekomunikasi lain yang sudah mempublikasikannya tanpa menunggu injured time.

Kepala Bagian Umum dan Humas,
Gatot S. Dewa Broto
HP: 0811898504
Email: gatot_b@postel.go.id
Tel: 021.3860766
Fax: 021.3844036/3860766

Perizinan

PROSEDUR PERIZINAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
SELEKSI

Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memerlukan alokasi spektrum frekuensi tertentu dan atau memerlukan kode akses jaringan (Jartap Lokal, SLJJ, SLI dan Jaringan Bergerak Seluler)
Jumlah Penyelenggara dibatasi v Dirjen Postel membentuk Tim seleksi
Izin Prinsip diterbitkan kepada pemenang seleksi
Izin Prinsip berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama-lamanya sampai dengan 1 (satu) tahun
Izin Penyelenggaraan diterbitkan setelah sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemilik izin prinsip dinyatakan laik operasi
Izin penyelenggaraan tidak berbatas waktu berlaku, tetapi setiap 5 (lima) tahun [dalam Modern Licensing yang baru 1 (satu) tahun] dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban pemilik izin.
Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan untuk jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa teleponi dasar diterbitkan oleh Menteri.
Memasukkan Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen).
Memasukkan klausul denda terhadap keterlambatan pembangunan (KEPPRES No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa) serta denda terhadap keterlambatan PNBP (UU No. 20/1997 tentang PNBP).

EVALUASI
Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tidak memerlukan alokasi spektrum frekuensi tertentu dan atau memerlukan kode akses jaringan (Jaringan Tetap Tertutup, Jaringan Bergerak Satelit, dan Jaringan Bergerak Terestrial).
Untuk peyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar.
Untuk peyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi dan Jasa Multimedia.
Untuk peyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
Dirjen Postel membentuk tim evaluasi.
Izin Prinsip diterbitkan kepada pemohon yang memenuhi syarat.
Izin Prinsip berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama-lamanya sampai dengan 6 (enam) bulan.
Izin Penyelenggaraan diterbitkan setelah sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemilik izin prinsip dinyatakan laik operasi.
Izin penyelenggaraan tidak berbatas waktu berlaku, tetapi setiap 5 (lima) tahun [dalam Modern Licensing yang baru 1 (satu) tahun] dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban pemilik izin.
Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan untuk jenis penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, jasa multimedia dan telekomunikasi khusus diterbitkan oleh Dirjen Postel.
Memasukkan Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen).
Memasukkan klausul denda terhadap keterlambatan pembangunan (KEPPRES No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa) serta denda terhadap keterlambatan PNBP (UU No. 20/1997 tentang PNBP).

Regulasi Telekomunikasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasipada hakekatnya terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

1. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
Penyelenggara Jasa telekomunikasi adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Badan penyelenggara untuk jasa telekomunikasi dalam negeri (Domestik) adalah PT. Telkom dan Badan Penyelenggara untuk jasa telekomunikasi luar negeri (Internasional) adalah PT. Indosat. Badan Usaha Milik Negara tersebut diberi wewenang untuk yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, seperti telepon, telex, faksimili, dan sebagainya, maupun jasa telekomunikasi berupa jasa-jasa nilai tambah (Value Added Service). Badan lain di luar badan penyelenggara, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Koperasi juga berhak untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi non dasar. Sedang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar, Badan Lain dapat bekerjasama dengan PT Telkom dan atau PT Indosat. Bentuk kerjasama antara badan penyelenggara dan badan lain ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1993, yaitu dapat berbentuk Kerjasama Operasi (KSO), usaha patungan dan kontrak manajemen.

2. Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Khusus
Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perorangan atau Badan Hukum untuk keperluan khusus atau untuk keperluan sendiri.Telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu atau badan hukum (perseroan terbatas atau koperasi) yang ditentukan berdasarkan hukum. Telekomunikasi khusus diselenggarakan berdasarkan ijin yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
Ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus hanya diberikan Badan Hukum apabila wilayah tersebut belum tersedia atau belum terjangkau fasilitas telekomunikasi yang dapat disediakan oleh Badan Penyelenggara atau Badan Lain.Telekomunikasi untuk keperluan khusus hanya dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan jangkauan atau pengoperasiannya perlu bentuk sendiri.Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah :
Instansi pemerintah tertentu untuk pelaksanaan tugas khusus;
Perseorangan atau;
Badan hukum.
Ciri dari telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah :
Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Hankamneg diselenggarakan oleh Dephankan dan/atau ABRI;
Penyelenggaraan diperuntukan bagi Pertahanan Keamanan Negara;
Bukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

3. Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 4 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara diatur bahwa :
Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Hankamneg diselenggarakan oleh Dephankam dan/atau ABRI.
Penyelenggaraan diperuntukan bagi Pertahanan Keamanan Negara.
Bukan merupakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.